DPRD Karawang minta Dinas Perikanan tingkatkan pendapatan dari TPI

Karawang (ANTARA) - Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat meminta Dinas Perikanan setempat meningkatkan pendapatan dari keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) di wilayah pesisir utara Karawang.

"Potensi PAD di Karawang cukup besar. Ya salah satunya dari keberadaan tempat pelelangan ikan," kata Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah, di Karawang, Sabtu.

Ia menyebutkan pendapatan asli daerah dari tempat pelelangan ikan pada tahun 2024 mencapai Rp700 juta. Namun realisasinya masih cukup rendah, hanya mencapai sekitar Rp245 juta.

Menurut dia, capaian realisasi pendapatan dari TPI masih cukup rendah karena hanya mencapai 35 persen dari target tersebut.

Di Karawang terdapat 12 TPI yang tersebar di wilayah pesisir utara Karawang. Namun, dari 12 TPI itu hanya ada sembilan TPI yang aktif dan beroperasi. Di antara TPI yang aktif ini, TPI Ciparage menjadi penyumbang terbesar PAD.

Namun sejak bulan April 2024, TPI Ciparage tidak dapat menyetor retribusi karena adanya kasus hukum yang melibatkan manajer pengelola TPI tersebut.

Masalah hukum yang terjadi dengan manajer pengelola TPI Ciparage berdampak pada penurunan PAD secara signifikan.

Bangunan TPI Ciparage merupakan hibah dari pemerintah provinsi, tetapi lahan yang digunakan adalah milik koperasi.

Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan kepemilikan aset, maka Pemerintah Kabupaten Karawang perlu menyelesaikan masalah status lahan tersebut secara hukum.

"Jika lahan tersebut dapat diselesaikan, maka TPI Ciparage dapat menjadi milik Pemkab Karawang dan pengelolaannya bisa lebih optimal," katanya.

Selain TPI Ciparage, ada dua TPI lainnya yang telah menjadi milik Pemkab Karawang, yaitu TPI Pakisjaya dan TPI Tengkolak.

Ke depan diharapkan TPI yang ada, khususnya TPI milik Pemkab Karawang, bisa menyumbang PAD yang dengan optimal.