Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional minta persetujuan Komisi IV DPR RI untuk menambah Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp1,2 triliun untuk menjalankan program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas tahun 2023 secara ideal.
“ABT ini telah kami usulkan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Setkab,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dalam.Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa.
Badan Pangan pada tahun anggaran 2022 dan 2021 masing-masing mendapat pagu sebesar Rp318 miliar dan Rp478 miliar, di luar gaji, tunjangan kinerja serta kebutuhan perkantoran dasar (listrik dan air). Untuk 2023 turun Rp215 miliar atau turun 67,5 persen menjadi Rp103 miliar.
“Jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja pegawai sebesar kekurangannya Rp18 miliar,” ucapnya.
Arief menjelaskan anggaran tahun 2023 sebesar Rp103 miliar tersebut cukup untuk membayar gaji dan tunjangan kinerja pegawai.
Jika anggaran tidak dikoreksi, gaji pegawai akan kembali telat dibayarkan seperti tahun sebelumnya.
“Gaji saya Rp10 juta, tukinnya (tunjangan kinerja) kurang lebih Rp30 juta dan saya sempat tidak gajian 7 bulan. Saya tidak perlu cerita begini tapi karena bapak tanya, saya harus jawab jujur,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional.
Selain untuk gaji dan tunjangan kinerja, penambahan anggaran tersebut, untuk sejumlah program antara lain, fasilitas distribusi pangan dan gerakan pangan murah Rp157,3 miliar, penguatan sarana prasarana logistik Rp90 miliar, pengembangan desa beragam, bergizi seimbang (B2SA) dan aman sebanyak Rp50 miliar, hingga promosi/dapur B2SA Rp48,9 miliar.
Baca juga: Bapanas: 500.000 ton beras impor bakal masuk Indonesia secara bertahap hingga Februari 2023
Baca juga: Badan Pangan Nasional pastikan harga beras terjangkau masyarakat