Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi, meski inflasi di daerahnya masih terbilang aman atau berada di zona hijau.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa, menyebutkan bahwa beberapa langkah tersebut yaitu mulai dari menyegerakan belanja negara, menyalurkan bantuan sosial, hingga menginventarisasi kelangkaan bahan-bahan pokok.
"Kita juga mengalokasikan Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai arahan dari (pemerintah) pusat. Inventarisasi kelangkaan bahan pokok juga dilakukan, misalnya beras, minyak goreng, cabai, itu harus diantisipasi," kata Iwan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor serukan upaya lakukan pengendalian inflasi tepat sasaran
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan memberikan subsidi untuk membantu operasional angkutan logistik bahan-bahan pokok. Tujuannya, agar harga kebutuhan pokok yang sampai ke Bogor tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Nanti operasionalnya kita subsidi. Misal beli bawang di Brebes, supaya sampai Bogor harganya tidak naik tinggi," kata Iwan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor rutin melakukan evaluasi setiap tiga hari sekali khusus membahas langkah antisipasi lonjakan inflasi.
Iwan menyebutkan, khusus mengenai dana pengendalian inflasi sekitar Rp14 miliar yang disisihkan 2 persen dana alokasi umum (DAU), akan direalisasikan pada pertengahan November 2022.
Baca juga: Pemkab Bogor sisihkan Rp14 miliar dari DTU untuk kendalikan inflasi
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, Pemkab Bogor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah telah menyusun strategi dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk pengendalian inflasi di daerahnya.
Beberapa strategi yang disiapkan yaitu menyalurkan bantuan sosial kepada 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kemudian, menggelar operasi pasar di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
"Selanjutnya, optimalisasi satgas pangan, percepatan realisasi APBD untuk Samisade, penyaluran bantuan dan insentif untuk RT, RW, guru madrasah, guru ngaji, guru diniyah, penyuluh agama, dan upaya lainnya," paparnya.
Baca juga: BPN bersama BPS siapkan Satu Data Pangan dari 514 kota dan kabupaten
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM dan pangan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan daya beli, terutama para pekerja dengan pendapatan harian.
Namun, ia mengklaim Kabupaten Bogor masuk dalam daerah dengan kondisi inflasi di bawah angka rata-rata nasional dan angka rata-rata Provinsi Jawa Barat.
"Kondisi inflasi nasional pada bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen dan inflasi Jawa Barat pada bulan Agustus 4,71 persen Year over Year (YoY). Kabupaten Bogor mengambil data inflasi dari sister city daerah IHK yaitu Kota Bogor, per Juni 2022 yaitu sebesar 3,66 persen," beber Burhan.
Pemkab Bogor siapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan inflasi
Selasa, 1 November 2022 20:02 WIB
Kita juga mengalokasikan Dana Desa untuk ketahanan pangan sesuai arahan dari (pemerintah) pusat. Inventarisasi kelangkaan bahan pokok juga dilakukan,...