Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Jumat, mengatakan rapat koordinasi strategis telah dilaksanakan bersama puluhan perwakilan dinas-dinas di Pemerintah Kota Bogor untuk membantu membangun mental masyarakat untuk mau menangkap peluang.
"Kami sudah menginstruksikan agar kontribusi setiap dinas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sedikit bertambah karena COVID-19, terutama bantu mentalitas-mentalitas masyarakat bangkit percaya diri menangkap peluang," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Tahun 2022 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota, Kamis (11/8), kata Dedie, langkah-langkah strategis telah dibahas untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam membantu Pemerintah Kota Bogor mengatasi kemiskinan.
Sejumlah pihak, seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema tanggung jawab sosial atau Corporate social responsibility (CSR), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Organisasi Perempuan dan lembaga kemasyarakatan lain selalu menjadi mitra Pemkot Bogor dalam hal itu.
Baca juga: Pemkot Bogor masih andalkan program Pemerintah Pusat atasi kemiskinan
Baca juga: Pemkot Bogor terus berinovasi agar pandemi COVID-19 tidak tambah kemiskinan
Dedie menyampaikan pada konteks kemiskinan, Kota Bogor patut bersyukur tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem, meskipun 17 kota dan kabupaten di Jawa Barat masuk kategori angka kemiskinan cukup tinggi.
Menurut Dedie, dalam evaluasi penanggulangan kemiskinan masih nampak indikasi kemiskinan karena jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diproyeksikan membutuhkan bantuan sebanyak Rp44,4 miliar yang disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun 2022 untuk sekitar 20.000 rumah.
Selain bantuan sosial fisik, kata dia, Pemerintah Kota Bogor juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sehari-hari dengan menyisihkan anggaran sekitar 7 persen atau Rp161 miliar dari Rp2,3 triliun untuk bantuan sosial lain.
APBD 2022 Kota Bogor memiliki pendapatan Rp2,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,1 triliun dan pendapatan transfer Rp1,2 triliun.
Namun demikian, Dedie berpendapat selain masalah fisik, warga Kota Bogor masih perlu dukungan mental agar mau kreatif melihat potensi pekerjaan dan usaha.
"Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental, kemiskinan dari mentalnya. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah akhirnya tidak mengambil kesempatan yang terbuka itu," kata Dedie.
Di sisi upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan berupa program keluarga harapan (PKH) pun telah diberikan 29.350 keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya tidak berubah sejak tahun 2021 dengan besaran sesuai dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhannya. Kemudian ada juga 55.350 keluarga mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp200.000 per bulan.
Khusus bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PKH), juga da penerima bantuan sosial tunai (BST) mencapai 81.980 keluarga Rp600.000 per dua bulan.