Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Realisasi penanaman modal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencapai Rp16,5 triliun pada triwulan I/ 2022 atau naik sebesar Rp3,05 triliun dari Rp13,45 triliun pada periode yang sama 2021.
"Ini membuktikan Kabupaten Bekasi masih tetap menjadi primadona bagi para penanam modal baik asing maupun dalam negeri," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Sutia Resmulyawan di Cikarang, Rabu.
Sutia mengatakan geliat ekonomi yang mulai tumbuh setelah terdampak pandemi COVID-19 di masa pemulihan ini menjadi faktor pemicu meningkatnya nilai investasi di wilayah penyangga Ibu Kota Negara ini.
"Iklim investasi yang kondusif terus terjaga dengan baik serta kemudahan berinvestasi menjadi faktor pendukung capaian investasi di Kabupaten Bekasi," katanya.
Investasi di Kabupaten Bekasi hingga triwulan I/ 2022 didominasi sektor penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi sebesar Rp10,06 triliun, sedangkan realisasi penanaman modal asing senilai Rp6,47 triliun.
Baca juga: Pemkab Bekasi kejar target realisasi investasi Rp64 triliun tahun ini
Baca juga: Realisasi investasi di Kota Bekasi tahun 2021 lampaui target
Belasan triliun investasi itu dihasilkan dari total sebanyak2.073 proyek yang terdiri atas 1.200 proyek penanaman modal asing dan 873 proyek investasi dalam negeri.
"Sisi positifnya, dari ribuan proyek itu mampu menyerap sedikitnya 7.746 tenaga kerja, sejalan dengan program pemerintah daerah menekan angka pengangguran, seperti yang telah diinstruksikan Pak Pj (Penjabat) Bupati Bekasi," ucapnya.
Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menjadi penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Bekasi dengan nilai penanaman modal sebesar Rp6,1 triliun, disusul industri otomotif dan alat transportasi lain sebesar Rp3,9 triliun.
Sisanya dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai Rp1,9 triliun, serta industri karet dan plastik, industri logam, dan sektor jasa lainnya.
Strategi guna menarik lebih banyak lagi investor, kata dia, salah satunya adalah adanya mal pelayanan publik untuk menunjang pelayanan perizinan berinvestasi. Mobilisasi perangkat daerah hingga perangkat desa juga dilakukan untuk membantu mempermudah investor masuk dengan menjaga iklim investasi yang kondusif.
"Di kami juga ada layanan khusus di loket perizinan satu pintu, melalui aplikasi daring, juga layanan hotline bagi para investor yang mengalami kendala atau kesulitan," katanya.