Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus mempersiapkan jajaran sebaik-baiknya agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan sesuai rencana.
Untuk itu KPU menggelar rapat koordinasi nasional yang bertujuan mengkonsolidasikan dengan jajaran menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Secara organisasi, kita harus merapatkan barisan, kita persiapkan sebaik-baiknya, kita sampaikan arahan-arahan dan kebijakan yang nantinya KPU provinsi harus menyampaikan kepada jajaran tingkat kabupaten kota,” kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, di Jakarta, Senin.
Untuk itu KPU menggelar rapat koordinasi nasional yang bertujuan mengkonsolidasikan dengan jajaran menjelang dimulainya tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kita melaksanakan tahapan mulai 14 Juni 2022, kita lakukan koordinasi nasional dengan mengundang seluruh jajaran pimpinan KPU provinsi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini bagian dari upaya konsolidasi awal untuk persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," kata dia.
Baca juga: KPU RI jabarkan rincian anggaran Pemilu 2024
Yulianto menjelaskan ada dua tahapan besar yang segera digelar pada 2022, yakni verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 dan perekrutan Calon Badan Ad-Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
"Tahapan yang paling dekat, yaitu tahapan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan Agustus 2022," kata dia.
Verifikasi administrasi maupun faktual parpol nantinya, kata dia, akan digelar sampai kabupaten kota. Dia mengatakan tahapan tersebut harus dipersiapkan sebaik-baiknya oleh jajaran KPU.
"Nanti tahapan, termasuk pendaftaran pemilih sampai dengan pembentukan Badan Ad-Hoc yang di dalamnya adalah kekuatan organisasi kita. Pembentukan khususnya badan Ad-Hoc, Oktober 2022 kita mulai dan Desember 2022 sudah harus terbentuk PPK dan PPS," ujarnya.
Baca juga: Peneliti: KPU perlu optimalkan BPKP untuk cegah kebocoran dana pemilu
Sebelumnya Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 resmi diundangkan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022.
"Sudah, Mas. Sudah diunggah di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) KPU," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Jumat.
Secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU Nomor 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.
Kemudian, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juni-13 Desember 2022, penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022-9 Februari 2023.
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober-25 November 2023, masa kampanye pemilu pada 28 November 2023-10 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022
Lebih lanjut, jadwal masa tenang pada 11-13 Februari 2024, pemungutan suara pada 14 Februari 2024, penghitungan suara pada 14-15 Februari 2024, rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu.
Atau, penetapan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu.
Jika terjadi Pemilihan Presiden tahap kedua, tahapan kampanye akan digelar pada 2-23 Juni 2024 dan pemungutan suara pada 26 Juni 2024.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPU RI dan jajaran gelar konsolidasi jelang tahapan Pemilu 2024