Kota Bogor (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Samsudin menyebutkan pada tahapan Pemilu 2024 untuk verifikasi partai politik dan operasional pegawai kebagian jatah anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp3 miliar.
"Untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pileg, kami dapat pemberian, bukan mengajukan, jumlahnya tiga miliar Rupiah" kata Samsudin, kepada ANTARA di Kota Bogor, Kamis.
Samsudin menyampaikan anggaran pemilu tahun 2024 akan bertambah dibanding tahun 2019. Hal itu akibat pertambahan jumlah pemilih yang berimbas kepada peningkatan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan eningkatan jumlah calon peserta pemilu.
Pada tahun 2019, kata dia, anggaran pemliu dari pemerintah pusat untuk Pilpres dan Pileg sekitar Rp16 miliar. Saat itu jumlah TPS mencapai 3.209, sementara pada tahun 2024 direncanakan naik menjadi 4.041 TPS atau bertambah sebanyak 832 TPS.
Jumlah TPS untuk Pilpres dan Pileg lebih banyak, karena jumlah pemilih setiap TPS lebih sedikit dibanding dengan jumlah pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah.
Hal itu karena, terdapat lima surat suara yang harus dicoblos pemilih saat pilpres dan pileg. Terdiri atas surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
"Jadi, surat suara banyak, ukuran surat suara juga besar. Waktu yang diperlukan pemilih juga lebih lama," jelas Samsudin.
Menurut hasil simulasi yang pernah dilakukan KPU Kota Bogor, sambung Samsudin, untuk mencoblos lima surat suaraa membutuhkan paling cepat 2,5 menit dan paling lama 22 menit.
Dengan kondisi itu, dikhawatirkan waktu pencoblosan jika dalam satu TPS terlalu banyak daftar pemilih akan melewati batas waktu pencoblosan.
"Jadi, semua dasar itu menjadi pertimbangan kenaikan anggaran pemilu 2024," katanya.
KPU Kota Bogor kebagian jatah Rp 3 miliar untuk tahapan Pemilu 2022
Kamis, 31 Maret 2022 11:10 WIB