Jakarta (ANTARA) - Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyambut baik Grand Bargain 2.0. sebagai titik tolak perbaikan sistem kemanusiaan dan akan ikut serta dalam pembahasan selanjutnya tentang isu-isu utama yang berkaitan dengan pendanaan berkualitas dan pelokalan.
Rahmnawati Husein dari Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC dalam keterangannya, Minggu mengatakan, Grand Bargain yang krusial itu selama ini tidak terasa gaungnya ditingkat nasional apalagi pada tataran akar rumput.
"Saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, INGOs dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi kearah Grand Bargain 2.0. ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi," katanya.
“Kita perlu menyusun suatu Grand Design nasional bidang kemanusiaan yang disepakati secara Pentahelix," lanjutnya.
AP-KI untuk menyampaikan tanggapan awal mengenai Grand Bargain 2.0. dengan mendorong kehadiran pemerintah dari Global South, seperti Indonesia, pembentukan National Reference Group yang independen, dan tetap mengejar komitmen global untuk menyalurkan setidaknya 25 persen dana kemanusiaan langsung ke pelaku lokal di garis depan.
Ia menambahkan Grand Bargain 2.0. harus memposisikan sistem kemanusiaan berkaitan dengan perubahan iklim - pembangunan - pemeliharaan perdamaian pada kerangkakerja besar SDGs.
AP-KI menegaskan bahwa Grand Bargain 2.0 harus memperluas jangkauannya kepada CSOs/LSM lokal yang walaupun mandatnya bukan kemanusiaan namun mereka dipastikan melaksanakan respon kemanusiaan ketika terjadi bencana atau krisis.
Sementara itu, Puji Pujiono anggota AP-KI dari SEJAJAR menjelaskan bahwa di negara-negara rawan bencana seperti Indonesia, respon kemanusiaan harus menjadi suatu life skill seperti halnya P3K.
"Semua Pemda dan LSM lokal harus menguasainya, dan mampu melaksanakan ketika diperlukan dimana saja dan dkapan saja”. kata Puji Pujiono.
Akuntabilitas sistem kemanusiaan yang vertikal keatas juga menjadi aspek yang disoroti oleh AP-KI.
"Sudah saatnya akuntabilitas sistem dan bantuan kemanusiaan yang selama ini mengarah keatas pada donor dan lembaga internasional diputar secara radikal menjadi akuntabilitas kepada komunitas terdampak” ucap Muhammad Ali Yusuf anggota AP-KI dan Humanitarian Forum Indonesia menambahkan.
Anggota AP-KI, Maria Lauranti, menyampaikan, dengan turut serta dalam proses Grand Bargain 2.0, diharapkan AP-KI terhadap sistem kemanusiaan menjadi lebih baik, terutama di Indonesia, dimana CSO/LSM lokal sudah cukup berpengalaman untuk berdiri sama tinggi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan INGOs dalam menegakkan prinsip dan praktik baik sistem kemanusiaan.
“Grand Bargain 2.0 harus menjadi titik tolak perbaikan sistem kemanusiaan yang melalui penguatan Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM, tidak hanya efektif tetapi juga akuntabel dan terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana dan dibawah SDGs.” demikian Maria Lauranti.
AP-KI dukung Grand Bargain 2.0 sebagai titik tolak perbaikan sistem kemanusiaan
Minggu, 4 Juli 2021 16:57 WIB
Saya menyarankan kepada pemerintah, lembaga-lembaga PBB, donor, INGOs dan masyarakat sipil untuk memanfaatkan revisi kearah Grand Bargain 2.0. ini sebagai kesempatan untuk melakukan konsolidasi,