Wali Kota Depok Diminta Tegas Hadapi Teroris

Depok, 9/9 (ANTARA) - Direktur Eksekutif Suara Anak Bangsa Fahmi Habsyi meminta agar wali kota Depok bertindak tegas menghadapi terorisme yang akhir-akhir ini marak di Kota Depok.

"Fakta menunjukkan bahwa Depok telah banyak terjadi aksi terorisme dan menadi daerah yang aman sekaligus 'ruang' yang nyaman bagi gerakan teroris Indonesia," katanya di Depok, Minggu.

Ia menilai sikap wali kota Depok mencerminkan ketidakpekaan, ketidaktahuan ataukah permissifnya pimpinan pemerintah kota Depok terhadap segala ancaman dan gangguan teroris yang sudah berulangkali terjadi di kota Depok.

Mantan caleg DPR RI PDI-P menjelaskan pada Maret 2004 terjadi ledakan di Cimanggis, teroris desersi Polres Depok Sofyan Tasauri 2010, tertangkapnya jaringan teroris Depok Mardiansyah pada Mei 2011, pencarian dan penemuan  senjata dan amunisi di hutan UI Feb 2012, persembunyian Firman Cilodong dan ledakan bom Beji di kantor suatu yayasan.

"Ini mencerminkan Kota Depok sebagai pembasisan dan safe house teroris semakin nyata," ujarnya.

Fahmi mengatakan bahwa dalam situasi 'High-Priority' seperti saat ini harus bisa dibedakan frasa kata 'takut' dan `waspada' ,karena memiliki makna yang berbeda.

Semestinya Wali kota harus proaktif bersama Kapolres dan Dandim membangun komunikasi yang intens melibatkan seluruh komponen masayarakat  mengingat bulan Agustus, September dan November cenderung dijadikan 'peringatan' bagi teroris atas tragedi WTC 2011 dan Bom Bali Oktober.

"Bagaimana bila bom rakitan kemarin tidak meledak di Beji tapi  di tengah keramaian jalanan macet Margonda, terminal ataupun angkot," tanya politisi yang sering belajar dengan ahli intelijen almarhum  Letkol (AL) Juanda.  

Ia mengatakan wali kota Depok saat ini seharusnya tidak berperan sebagai layaknya seorang politisi partai yang langkahnya  selalu dipenuhi pertimbangan 'untung- rugi' dimata konstituen dan  basis massa pemilih tradisionalnya dalam menyikapi soal terorisme, tapi posisi Nur Mahmudi adalah pemimpin seluruh  warga Depok yang berkewajiban sepenuh hati dan tenaganya memberikan rasa aman bagi rakyatnya.

Menurut dia, walikota harus berada di garda terdepan perlawanan terhadap teroris di Depok. Sebagai walikota yang juga seorang mubaligh harus berani menyatakan bahwa tindakan dan ideologi teroris di Depok bukanlah ideologi  Islam rahmatan lil alamin melainkan  bentuk inklusivisme yang banyak mudharatnya pada masyarakat.

"Saya yakin kita semua masyarakat Depok dibelakang pak Nurmahmudi dalam menghadapai ancaman terorisme di DepoK," ujar analis di sebuah perusahaan investasi tersebut.

Mantan aktivis 98 juga menghimbau wali kota Depok jangan ada keraguan dan setengah hati mengambil peran bersama Muspida (Polres dan Kodim) setempat untuk melakukan tindakan preventif dan preemptif (melangkah sebelum dilangkahi) yang dianggap perlu untuk mempersempit ruang gerak teroris di kota Depok.

Ia menghimbau Pemkot Depok membuat telpon hotline 24 jam  yang mudah diakses (laporan tanggap) dipublikasikan pada masyarakat Depok bila menemukan indikasi dan pergerakan sekelompok warga yang mencurigakan di lingkungan RT masing-masing.  

Dikatakannya apapun bentuknya rumor, gosip, isu dalam dunia intelijen seharusnya tidak dianggap remeh. Wali kota Depok membuat surat edaran dan himbauan kewaspadaan yang wajib dibacakan pada sholat Jumat di seluruh masjid di Depok.

Selanjutnya mealkukan mobilisasi aparat kelurahan hingga RT/RW untuk  invetaris dan registrasi ulang data legalitas penanggungjawabnya yayasan sosial yang menjamur dalam 6-12 bulan terakhir.

"Bila diperlukan seperti biasanya Nurmahmudi beriklan Bilboard  yang isinya diantara lain himbauan membangun kewaspadaan dan keguyuban masyarakat dalam hal ancaman terorisme," katanya.

Selain itu Fahmi menambahkan indikasi ancaman teror terhadap Jakarta di tengah kegaduhan pentas politik saat ini menjadi semakin nyata ,dengan menjadikan Depok pembasisan, safe house dan entry point ke Jakarta, oleh karena itu bukan tidak mungkin melihat kemampuan mentalitas penyerang  militaan dibawah usia 20 tahun untuk menembak polisi maka saat mendatang  teroris dapat merencanakan penyerangannya.

"Ini merupakan ancaman besar terhadap demokrasi dan civil society yang kita jaga selama ini," katanya.