Minggu, 23 April 2017

PDB Indonesia Bisa Mencapai Rp110.000 Triliun

id PDB, Indonesia, RI, Bisa, Mencapai, Presiden, Joko Widodo, Jokowi, Dwelling Time, Pelindo II, Tanjung Priuk, Pelabuhan, Ekspor, Impor, HUT, 2045, Rp1
PDB Indonesia Bisa Mencapai Rp110.000 Triliun
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang paripurna Dewan Energi Nasional di Kantor Presiden, Jakarta. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/Dok).
Besar-besaran perekonomian tersebut tercapai jika setiap tahun hingga 2045 nanti kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan normal seperti saat ini.
Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo memperkirakan produk domestik bruto (PDB) pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, yakni pada 2045 diperkarakan sekitar 9,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp110.000 triliun.

"Dua minggu yang lalu saya minta kalkulasi dari Menteri Keuangan, Bu menteri (Sri Mulyani) coba di 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 nanti sebetulnya PDB kita berapa sih, income per kapita kita berapa sih, penduduk kita berapa sih?. Angka yang diberikan kepada saya penduduk kita muncul di angka 309 juta kurang lebih, PDB kita 9,1 triliun dolar AS atau kalau dirupiahkan Rp110 ribu triliun, income per kapita 29.000 dolar AS," kata Presiden saat berpidato dalam acara sosialisasi tahap akhir amnesty pajak di Jakarta Internasional  Expo (JI-Expo) Kemoyoran, Jakarta, Selasa.

Presiden yakin besar-besaran perekonomian tersebut tercapai jika setiap tahun hingga 2045 nanti kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan normal seperti saat ini.

"Syukur pertumbuhannya bisa dinaikkan, itu akan lebih cepat," harap Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5,02 persen, angka yang cukup besar dibanding dengan negara-negara lainnya.

"Bandingkan dengan negara-negara G20, kita berada pada posisi di mana hanya kalah dengan Tiongkok, hanya kalah dengan India. Artinya apa....kita di posisi tiga besar. Jangan ada yang pesimis pada ekonomi kita," kata Jokowi.

Presiden juga menyebut inflasi dalam dua tahun terakhir, yakni pada 2015 sebesar 3,53 persen dan 2016 3,02 persen, berarti harga-harga dapat dikendalikan dengan baik.

"Inilah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada investor, baik dalam negeri maupun luar untuk berani melakukan investasi," kata Jokowi.

Untuk itu, Presiden berharap para pemilik modal tidak hanya memegang uangnya, namun didorong untuk melakukan investasi di saat perekonomian dalam negeri bagus.

"Saya mengajak sudara-saudara sekalian jangan pegang uang, ini saatnya investasikan. Percaya kepada saya, jangann sampai yang ambil manfaat, ambil peluang, opportunity dari luar," katanya.

Presiden juga berjanji akan selalu memperbaiki perizinan dan aturan yang dapat mendorong kemudahan dalam berusaha sehingga daya saing dengan negara lain semakin baik.

Jokowi menyebut waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) yang dulunya bisa mencapai delapan hari, sekarang bisa ditekan hingga di bawah tiga hari, walaupun masih ada persoalan biaya yang masih tinggi, namun hal tersebut akan dikejar untuk diperbaiki.

Presiden juga mengungkapkan banyak pertanyaan tentang kondisi politik di dalam negeri, terutama pada November, Desember 2016 hingga Januari 2017 yang sempat memanas terkait maraknya demontrasi yang diklaim diikuti tujuh juta orang.

"Kemarin di Australia juga ditanyakan mengenai politik. Saya sampaikan tidak ada masalah situasi politik kita, aman terkendali. Demo tujuh juta bisa dikendalikan Polri-TNI kok," kata Jokowi.

Presiden menegaskan, para investor tidak takut dengan kondisi politik di Indonesia yang sudah mengalami kedewasaan, walaupun terjadi demo besar tetap berjalan dengan damai.

Jokowi juga menegaskan situasi politik tersebut justru membuat Indonesia tahan uji, karena negara yang akan naik level harus melalui berbagai ujian.

"Jangan malah pada ketakutan, malah yang di dalam negeri tidak berani investasi," tegas Jokowi.

Presiden mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini terkait tentang kensenjangan ekonomi, di mana angka gini rasio yang masih tinggi, namun hal itu tugas pemerintah untuk mengatasinya.

"Itu tugas pemerintah, bapak ibu silahkan terus ekspansi, investasi. Tugas mempersempit kesenjangan, kebijakannya ada di pemerintah," jelasnya.  (Ant).

Editor: M. Tohamaksun

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga