Jakarta, (Antaranews Bogor) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dan menjadi poros maritim ada empat hal utama yang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
"Presiden Jokowi dalam rapat kabinetnya menegaskan bahwa menteri tidak perlu mempunyai visi misinya sendiri. Para menteri diminta untuk menterjemahkan visi misi Jokowi-JK," kata Hikamhanto, Selasa.
Pertama katanya finalkan "code of conduct" dan "code of engagement ", yang sudah dimulai oleh Menlu Marty Natalegawa terkait dgn potensi konflik antar aparat di wilayah laut yang tumpang tindih. Bila telah selesai segera untuk ditandatangani.
Hal ini untuk menghindari kejadian beberapa tahun lalu ketika petugas KKP ditangkap oleh otoritas Malaysia dan diperlakukan sebagai tahanan.
Kedua, membuat kesepakatan dengan negara yang berbatasan dengan wilayah laut Indonesia agar mereka tidak melakukan pelanggaran di wilayah laut Indonesia. "Ini dilakukan agar sejumlah insiden di perbatasan laut tidak terulang," katanya.
Ia mencontohkan kejadian pembangunan mercusuar di landas kontinen Indonesia oleh Malaysia. Juga otoritas Australia tidak memasuki wilayah laut teritorial Indonesia ketika mengembalikan pencari suaka. Bahkan otoritas Australia memasukkan kapal oranye yang berisi pencari suaka yang ke Indonesia.
Selanjutnya Ketiga, menanyakan ke pemerintah Tiongkok terkait 9 dash lines dalam peta yang dibuat pemerintah Tiongkok. Apabila 9 tititk tersebut menjadikan pemerintah Tiongkok memiliki klaim atas wilayah laut Natuna maka Indonesia menarik diri sebagai honest peace broker di Laut Tiongkok Selatan.
"Indonesia segera menyatakan mempunyai sengkketa perbatasan dengan pemerintah Tiongkok," ujarnya.
Sedangkan Keempat adalah melakukan negosiasi perbatasan di wilayah laut dengan negara tetangga dapat terus dilanjutkan tapi tidak boleh mundur sejengkalpun dari klaim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
"Bila tidak dapat disepakati maka posisi Indonesia adalah mengambangkannya," demikian Hikmahanto.
Hikmahanto : Menlu perlu lakuan empat hal utama
Selasa, 28 Oktober 2014 10:11 WIB
"Indonesia segera menyatakan mempunyai sengkketa perbatasan dengan pemerintah Tiongkok,"